Keterangan gambar,

Aturan divestasi perusahaan pertambangan ekstrateritorialitas kepada otoritas Indonesia dapat menciptakan peluang buat korupsi.

Anda sedang menonton: Perusahaan tambang asing di indonesia


Kewajiban perusahaannya pertambangan asing does divestasi 51% sahamnya kepada otoritasnya Indonesia dikhawatirkan ini adalah menciptakan peluang korupsi hingga menabrak kepentingan, demikian gawangnya penelitian dan pendapat seorang analis.


Dalam Peraturan Pemerintah nomor 1/2017, pemegang benar usaha pertambangan (IUP) dan IUP khusus (IUPK) dari pemodal ekstrateritorialitas hingga lima ke-10, wajib berangkat sahamnya most sedikit 51% kepada peserta Indonesia.


Peserta Indonesia, demikian PP tersebut, adalah otoritasnya pusat, otoritasnya daerah, BUMN, BUMD, dan swasta nasional.


Hasil analisa Natural resource Governance Institute, NRGI, menyebutkan politik divestasi perusahaan pertambangan ekstratritorial kepada pemerintah Indonesia dapat menciptakan pilihan korupsi.


"Penjualan ekuitas pertambangan dapat menciptakan opsi bagi para pejabat untuk mendapatkan menggunakan dengan mengorbankan masyarakat," kata analis NRGI, David Manley batin sebuah membahas di Jakarta, Kamis (23/02).


Dia menambahkan, kebijakan divestasi juga dapat menciptakan risiko penyuapan dan bentrok kepentingan.


*

Sumber gambar, Reuters


Keterangan gambar,

LSM short article 33 suku divestasi saham perusahaan pertambangan apa melibatkan kehadiran lembaga negara rentan adanya praktik korupsi.


"Misalnya, pejabat pemerintah could mengatur penjualan kepada perusahaan swasta atau BUMN apa menerima manfaatnya adalah mereka sendiri, keluarga mereka ataukah rekan berdekatan mereka," ungkap David.


Hasil penelitian LSM write-up 33 Indonesia menunjukkan bahwa divestasi saham perusahaan pertambangan apa melibatkan kehadiran lembaga-lembaga country itu rentan adanya praktik korupsi.


"Divestasi apa terjadi di tiga daerah, dua berpotensi korupsi atau diduga melakukan tindak korupsi," kata peneliti LSM post 33 Indonesia, Iqbal Damanik di Jakarta, Kamis (23/02).


Usulan agar divestasi saham PT Freeport Indonesia diambil alih oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMN, disuarakan berbagai kalangan. Alasannya, penguasaan negara atas mayoritas saham sudah diamanatkan dalam Konstitusi.


Sejauh ini, Kementerian BUMN menyatakan telah tertarik dan siap membeli saham PT Freeport pantas ketentuan tentang divestasi PT Freeport Indonesia.


Menurut Deputi daerah usaha pertambangan, industry strategis dan media Kementerian BUMN, senja Harry Sampurno, pihaknya akan form konsorsium BUMN.


Sementara, menteri kesehatan Koordinator Kemaritiman Lubut Binsar Pandjaitan mengatakan, divestasi tidak hanya dilakukan melalui BUMN atau BUMD, tetapi bisa juga mengajak pihak swasta.


"Semua mungkin kita dorong, swasta dan BUMN. Mengapa enggak? yang kerja di Freeport kawanan anak bangsa, kyung 90 persen, menyertainya kekuatan kita," kata Luhut.


*

Sumber gambar, ADEK BERRY/AFP


Keterangan gambar,

"Kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi yang win win kita mau itu untuk ini urusan bisnis," kata Presiden Joko Widodo.


Bagaimanapun, PT Freeport Indonesia heifer menyatakan sulit menerima syarat-syarat apa diajukan otoritasnya Indonesia, termasuk soal divestasi 51 persen dan skema pajak.


Dalam keterangan resmi, Freeport menyatakan ini adalah terus bernegosiasi mencapai pemerintah Indonesia karena mencapai kesepakatan agar memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.


Hari Kamis (23/02), Presiden Joko Widodo miskin dirinya menjadi bersikap apabila PT Freeport "sulit diajak bermusyawarah" kyung kelanjutan usaha produksinya di Papua.


"Kalau memang padat diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding ya pada saat kemudian kita akan bersikap," kata Jokowi di hadapan wartawan di Jakarta.


"Kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi yang win victory kita dicari itu untuk ini urusan bisnis," katanya.

Lihat lainnya: 8+ Cara Merawat Wajah Berjerawat Dan Sensitif Berminyak Dan Berjerawat


"Ya setelah itu dilihat ini 'kan masih sekretaris kesehatan masih berproses berunding mencapai Freeport. Intinya menemani itu aja kalau memang sulit diajak musyawarah dan berat diajak berunding, saya become bersikap tapi sekarang ini biar sekretaris kesehatan dulu," katanya.